Nelayan Berau Tak Gunakan Cantrang - Warta 24 Kalimantan Timur
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Nelayan Berau Tak Gunakan Cantrang

Nelayan Berau Tak Gunakan Cantrang

PROKAL.co PROKAL NEWS PRO KALTIM KALTIM POSTBALIKPAPAN POSSAMARINDA POSBONTANG POSTBERAU POST PRO KALTARA RADAR TARAKANBULUNGAN POSTKALTARA POS PRO K…

Nelayan Berau Tak Gunakan Cantrang

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: JUMAT
26 JANUARI UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 25 Januari 2018 00:35 Nelayan Berau Tak Gunakan Cantrang

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB â€" Diizinkannya penggunaan cantrang oleh Menteri Susi Pudjiastuti selama masa peralihan, pasca demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Negara pada 17 Januari lalu, nyatanya tidak berpengaruh di Berau.

Terbukti, Bos Susi Air yang masih galau itu, hanya mengizinkan penggunaan cantrang kepada nelayan di Indonesia, dipergunakan di Laut Jawa saja. Sementara itu, di daerah perairan lain tidak boleh (lihat grafis bahaya cantrang).

Boleh atau tidaknya penggunaan cantrang, tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan yang mencari nafkah di perairan Bumi Batiwakkal-sebutan Kabupaten Berau.

Sebab, para nelayan di Berau menurut Kepala Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha (Kabid P2U), Dinas Perikanan Berau, Ramli, tidak ada satu pun nelayan di Bumi Batiwakkal menggunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut itu.

Penyebabnya, ia mengatakan, karena nelayan di perairan Bumi Batiwakkal menggunakan alat tangkap lainnya.

“Para nelayan kita tidak ada yang menggunakan alat tangkap cantrang. Hanya nelayan-nelayan yang ada di Pulau Jawa saja y ang menggunakan alat tangkap cantrang,” katanya saat diwawancara Berau Post, Rabu (24/1).

Nelayan di Berau menurut Ramli juga bukannya tanpa dosa. Sebab, para nelayan banyak menggunakan pukat harimau atau trawl yang sebenarnya juga dilarang penggunaannya oleh pemerintah.

Pelarangan alat tangkap trawl sendiri diterangkannya sudah lama diatur dibandingkan alat tangkap cantrang yang baru tiga tahun lalu. Bahkan, pelarangan alat tangkap trawl telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl atau Pukat Harimau. “Bahkan lebih lama dan tinggi dari pelarangan alat tangkap cantrang. Karena hanya diatur dalam peraturan menteri (Permen),” ujarnya.

Meskipun telah dilarang penggunaannya sejak 1980, namun nelayan di Kabupaten Berau diungkapkan Ramli tetap menggunakan alat tangkap trawl sebagai alat mata pencariannya beberapa tahun lalu. Sebelum, Kementerian Kelautan dan Perik anan (KKP) mengganti alat tersebut dengan alat yang lebih baik bagi ekosistem laut. “Jadi ada 18 alat tangkap pilihan yang diajukan oleh KKP untuk nelayan. Mereka tinggal pilih saja satu,” terangnya. Ia menjelaskan, ada 200 nelayan yang mendapat bantuan alat tangkap ramah lingkungan dari KKP pada 2017 lalu.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Yunda Zuliarsih, mengungkapkan bahwasanya alat tangkap cantrang dan trawl merupakan alat tangkap tidak jauh berbeda bentuknya. Bahkan kedua alat tersebut memiliki kesamaan dalam sistem kerjanya. “Sebenarnya nelayan kita masih ada yang pakai alat tangkap trawl. Tapi cuman sedikit saja,” singkatnya.

Sebelumnya, sejak 17 Januari lalu Menteri Susi Pudjiastuti telah merestui para nelayan di Indonesia untuk kembali menggunakan alat tangkap cantrang terutama yang melaut di Laut Jawa. Setelah alat tangkap tersebut dilarang penggunaannya sejak 8 Januari 2015 lalu melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Tak Ramah Lingkungan.

Melalui peraturan yang dibuatnya, ketangguhan koboi laut Susi Pudjiastuti tengah diuji. Ombak kritik dan demonstrasi besar-besaran menerjangnya. Namun, menteri kelautan dan perikanan (KKP) itu tidak goyah. Penghapusan cantrang tetap berjalan meski harus ada kompromi. Kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia juga akan terus ditenggelamkannya.

Hal tersebut ditegaskan Susi di kantor KKP, Kamis (18/1) lalu. “Cantrang dikasih kesempatan sampai (periode) pengalihan. Bukan boleh selamanya,” ujarnya. “Selama masa pengalihan, mereka (nelayan cantrang, Red) tetap bisa melaut dengan ketentuan-ketentuan tidak keluar dari Laut Jawa, pantura,” lanjutnya.

Susi memperbolehkan kembali cantrang setelah ada unjuk rasa nelayan di sekitar Istana Negara Rabu lalu (17/1). Cantrang yang dinilai merusak ekosistem laut -karena juga menangkap ikan kecil- diperbolehkan lagi. Namun dengan batasan-batasan yang tegas.

Selain hanya boleh beroperasi di Laut Jawa, jumlah kapal yang menggunakan cantrang tidak boleh bertambah. Kapal-kapal itu harus diukur ulang. Kapal-kapal itu secara bertahap juga harus meninggalkan cantrang.

Saat ini diperkirakan kapal yang menggunakan cantrang mencapai 1.200 unit. Artinya, ketika jumlah kapal cantrang bertam­bah, ada yang melanggar.

“Yang sudah beralih sebulan, ya sudah beralih. Yang belum bisa setengah tahun, ya kita kasih,” ungkapnya.

Untuk memastikan nelayan mematuhi masa peralihan penggunaan cantrang, Susi membentuk satuan tugas (satgas) pengalihan alat tangkap cantrang. Tim itu akan diperkuat pejabat di Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (illegal fishing) alias Satgas 115. Turut dilibatkan aparat dari TNI-AL, polisi perairan, dan kepala daerah.

“Satgas ini akan diketuai Pak La ksamana Madya (pur) Widodo, atas arahan Pak Presiden menuju pengalihan alat cantrang,” imbuh Susi.

Tim tersebut akan mengoordinasi percepatan pendataan kapal nelayan yang masih menggunakan cantrang. Akan ada pendataan satu per satu berdasar nama dan alamat yang dilakukan KKP. Sekaligus memastikan tidak ada penambahan kapal baru yang menggunakan cantrang. “Yang dulu tidak jalan karena tidak terkonsolidasi. Kalau sekarang sudah begini tidak jalan, ya sudah kelewatan,” katanya dengan nada tinggi.

MINTA NELAYAN BERALIH

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja menambahkan, bantuan untuk nelayan agar meninggalkan cantrang sebenarnya sudah menyentuh 9.021 nelayan. Namun, ada data tambahan, data baru. Nah, satgas tersebut akan memverifikasi ulang data di lapangan.

“Masih adakah sisa-sisa nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang. Tadi estimasi awal masih 1.200. Tapi, kita harus cek by name by address siapa yang masih menggunakan alat tangkap ini dan nanti kita lihat satu per satu persoalannya,” ujar dia.

Sjarief mengungkapkan, kalau alat tangkapnya di bawah 10 gross tonnage (GT), akan disiapkan alat pengganti. Sedangkan kapal dengan berat 10-30 GT atau lebih akan didampingi untuk mendapatkan fasilitas dari perbankan. “Jadi, kalau bisa selesai cepat dia di bawah 10 GT dan dia setuju dengan alat tangkap pengganti ya mungkin dalam minggu depan selesai,” ujar dia.

Sementara itu, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta nelayan tidak mengakali kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam penggunaan cantrang. Para nelayan, misalnya, jangan mengakali aturan dengan mengelabui ukuran berat kapalnya.

Untuk setiap pelanggaran aturan, kelak yang dirugikan adalah masyarakat. “Yang susah jika kita tidak menjaga laut adalah yang akan datang, ketika ikan habis bagaimana,” kata Luhut.

Lantas, bagaimana dengan penenggelaman kapal? Du a atasan Susi, Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan Wapres Jusuf Kalla, sempat meminta agar kebijakan penenggelaman itu dihentikan. Dalih mereka, daripada ditenggelamkan, kapal bisa dimanfaatkan.

Terkait hal tersebut, Susi tetap teguh dengan pendiriannya. Menurut dia, penenggelaman kapal itu ditujukan sebagai sanksi. Dia meminta kebijakan yang diambil tersebut tidak dipertentangkan dengan pihak-pihak lain. “Jangan adu domba menteri, dan jelas presiden, kapal asing tidak boleh beroperasi di Indonesia. Itu sudah jelas. Itu sudah jangan digadang-gadang lagi,” tegasnya.

Susi pun memastikan kapal-kapal yang telah kena kasus pencurian itu tetap tidak boleh melaut di perairan Indonesia. “Yang tidak terkena pidana silakan diregistrasi dan pulang ke negaranya. Itu adalah kebijakan Pak Jokowi juga,” katanya. (arp/jpg/rio)

loading...
BERITA TERKAIT
  • Baru 64 Kantongi SKT
  • Rutin Bersihkan Drainase dan Jalan
  • Wujudkan 30 Persen Kawasan Hijau
  • Anggota dan Pengurus PWI Diminta Independen
  • Trotoar Mangga I Berlubang
  • Penyaluran Buku Bertahap
  • Kupon Mulai Dijual, Gowes dan Jalan Santai HUT Ke-6 Berau Post
  • Tetapkan Harga Minimum Ibadah Umrah
  • Lancarkan Jalannya Air, DLHK Bersihkan Drainase di Jalan Pulau Sambit
  • Dermaga Sambaliung Nyaris Tenggelam

BACA JUGA

Kamis, 25 Januari 2018 00:37

ULP Dikejar Tenggat, Paket Kegiatan Tahun Lalu Jadi Prioritas

TANJUNG REDEB â€" Pada 2018 ini, Unit Lelang Pengadaan (ULP) Berau melelang 184 paket kegiatan.… Kamis, 25 Januari 2018 00:36

Berhadapan dengan Angka dan Data, Jadi Penentu Kebijakan

Barangkali banyak yang asing jika mendengar isti lah statistisi di dunia pekerjaan. Padahal profesi yang… Kamis, 25 Januari 2018 00:35

Muatan Overload, Didenda Rp 2 Juta

TANJUNG REDEB â€" Para pengemudi dan pemilik usaha angkutan harus bersiap-siap mematuhi aturan… Rabu, 24 Januari 2018 11:10

Diagnosa Difteri Dilakukan di Jakarta, Masyarakat Diminta Jangan Panik

TANJUNG REDEB â€" Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan… Rabu, 24 Januari 2018 11:07

Golkar Minta Perubahan Dapil, KPU: Usulannya Akan Kami Tampung

TANJUNG REDEB â€" Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan dilaksanakan 2019. Namun, untuk menyukseskannya,… Rabu, 24 Januari 2018 11:05 < h4> Kendaraan Bertambah 8.000 Unit TANJUNG REDEB â€" Di balik memulihnya kembali perekonomian di Kabupaten Berau setelah harga batu… Rabu, 24 Januari 2018 11:02

Masih Belum Ada, Banyak yang Salah Mengartikan

Hingga kini, belum ada seseorang yang dinyatakan secara akademis sebagai pustakawan bekerja bekerja… Rabu, 24 Januari 2018 11:00

Perbaikan Sementara Dilakukan Keroyokan

KONDISI Jalan HARM Ayoeb yang berlubang bahkan sudah seperti “kolam” air, langsung diperbaiki… Rabu, 24 Januari 2018 10:56

Warga Diminta Hibahkan Lahan Untuk Pembangunan Drainase dan Pelebaran Jalan HARM Ayoeb

TANJUNG REDEB â€" NasibJalan HARM Ayoeb sebentar lagi akan berubah. Jalan nasional yang selama ini… Selasa, 23 Januari 2018 00:07

Suspect Difteri, Warga Bidukbiduk Diisolasi

TANJUNG DEDEB â€" Seorang warga asal Kecamatan Bidukbiduk, harus menjalani perawatan di ruang isolasi… Suspect Difteri, Warga Bidukbiduk Diisolasi Dokter di Pulau Derawan Kos ong, Akibat Kontrak Tahunan Waspada Angin Kencang dan Hujan Lebat DPUPR Minta Masyarakat Bersabar Kepala dan Aparatur Kampung Dilarang Gabung Partai Satu Parpol Penuhi Syarat, Lainnya Proses Perbaikan Cuaca Ekstrem, BPBD Siaga Bencana 600 Jiwa Terancam Terisolasi Kendaraan Bertambah 8.000 Unit Longsor di Rua s Teluk Bayur-Labanan
  • Beri Promo hingga Diskon 80 Persen
  • Pemain Terseleksi Sendiri
  • Rutin Kejuaraan, Repot Bawa Alat
  • Maksimalkan Potensi Lokal di Kampung
  • Lestarikan Budaya Kampung Sei Bebanir Bangun
  • Ajak Seluruh Pihak Ikut Perangi Ilegal Fishing
  • BNI Serahkan Program CSR ke Forum TJSL
  • Minim Rambu di Perairan Talisayan
  • DPUPR Usulkan Penambahan Kapasitas IPA
  • Tiga Kali Perundingan Tanpa Hasil
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Warta 24 Berau

Tidak ada komentar