Mau Bertindak, Terbentur Aturan

Mau Bertindak, Terbentur Aturan

PROKAL.co PROKAL NEWS PRO KALTIM KALTIM POSTBALIKPAPAN POSSAMARINDA POSBONTANG POSTBERAU POST PRO KALTARA RADAR TARAKANBULUNGAN POSTKALTARA POS PRO KALS…

Mau Bertindak, Terbentur Aturan

• PROKAL.co
  • PROKAL NEWS
  • PRO KALTIM
    • KALTIM POST
    • BALIKPAPAN POS
    • SAMARINDA POS
    • BONTANG POST
    • BERAU POST
  • PRO KALTARA
    • RADAR TARAKAN
    • BULUNGAN POST
    • KALTARA POS
  • PRO KALSEL
    • RADAR BANJARMASIN
  • PRO KALTENG
    • KALTENG POS
    • RADAR SAMPIT
  • PRO KALBAR
• BalikpapanTV
• SamarindaTV
• KPFMBalikpapan
• KPFMSamarinda

• Indeks Berita

MANAGED BY: MINGGU
07 JANUARI UTAMA | SAMARINDA | METROPOLIS | OLAHRAGA | KALTIM | METROLIFE | BUJUR-BUJUR

• 
• 
• 
• 
• 

KALTIM

Sabtu, 06 Januari 2018 13:13 Mau Bertindak, Terbentur Aturan

DKP Minta Pengawasan Laut Dikembalikan

PERLU PENGAWASAN. Pemkab Kutim meminta aturan pengawasan laut dikembalikan ke pemerintah daerah, agar OPD di lingkungan pemkab bisa menindak oknum yang melanggar aturan di laut saat proses penangkapan ikan. (net)

PROKAL.CO, SANGATTA. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) meminta agar kewenangan pengawasan perairan dikembalikan ke daerah. Hal ini perlu untuk memaksimalkan pengawasan laut, agar pencegahan pencurian ikan bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itulah, DKP telah bersurat Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan maksud meminta kejelasan urusan pengawasan laut, agar dikembalikan ke daerah.

“Kami sudah bersurat ke Kementerian Kelautan meminta penjelasan sekaligus meminta agar pengawasan laut dikembalikan ke daerah. Ini perlu, karena akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian ikan di perairan laut Kutai Timur (Kutim),” ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Kutim, Nur Ali kepada Sapos.
Dikatakan Ali, kini marak tindakan pencurian ikan di laut Kutim, sementara pemerintah kabupaten tidak memiliki k ewenangan dalam pengawasan maupun penindakan pencurian ikan. Ini akibat terganjal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan pemerintah daerah.
Dikatakan, akibat pemberlakuan UU 23 Tahun 2014, maka otomatis kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengawasan di laut dicabut dan dilimpahkan kepada pemerintah provinsi.
Segala tindakan illegal fishing yang terjadi di perairan laut Kutim, tidak dapat ditindak pemerintah kabupaten, karena tidak ada kewenangan. Sedangkan jika dibiarkan, maka nelayan yang mencari ikan menggunakan jaring pukat harimau, selain akan merusak ekosistem terumbu karang yang ada juga akan menghabisi spesies ikan-ikan yang masih muda.
“Kalau ini terus dibiarkan, maka yang rugi adalah nelayan Kutim,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya bersurat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, untuk meminta arahan dan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan tim pengawasan laut Kutim.
“Jika nantinya Kementerian sudah menetapkan tim pen gawas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kutim bisa mengambil tindakan serta upaya-upaya pengawasan maupun pencegahan pada kegiatan illegal fishing di laut Kutim,” ungkapnya.
Namun untuk sementara, pengawasan dan penindakan illegal fishing di laut Kutim diserahkan kepada Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Sangatta. Hal ini, karena kewenangan Pemkab Kutim, dalam hal ini, pihak DKP, belum ada. (jn/rin)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 06 Januari 2018 13:11

Kukar Bersih-bersih Narkoba

TENGGARONG. Jajaran Polres Kutai Kartanegara (Kukar) tidak pernah lelah memerangi peredaran… Jumat, 05 Januari 2018 17:17

Puluhan Warga "Serbu" Bupati

TANJUNG REDEB. Pasca pengamanan 6 orang nelayan yang menggunakan alat setrum beberapa hari lalu,… Jumat, 05 Januari 2018 17:15

Tak Pen garuhi Krisis

SANGATTA. Meski realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2017… Kamis, 04 Januari 2018 14:33

Wisatawan Mengeluh

TANJUNG REDEB. Beberapa wisatawan mengeluhkan adanya pagar di salah satu sudut pantai Pulau Derawan… Senin, 01 Januari 2018 18:48

Jalan Rusak Jadi Kendala

TANJUNG REDEB. Salah satu kendala pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau adalah rusaknya… Minggu, 31 Desember 2017 18:24

Jalur Kelay hingga Labanan Jadi Atensi

TANJUNG REDEB. Sejumlah titik rawan dalam kabupaten jadi atensi Satlantas Polres Berau, jelang libur… Sabtu, 30 Desember 2017 13:26

Hotel Samping Islamic, Investasi Abal-abal

SAMARINDA. Rencana pembangungan hotel di samping Masjid Baitul Muttaqien, Komplek Islamic Center, kembali… Jumat, 29 Desember 2017 15:36

MEMALUKAN !!! Sehari, 2 PNS Kukar Terciduk

TENGGARONG. Tidak keliru jika Polres Kutai Kartanegara (Kukar) sampai ke pelosok pedalaman, terus melakukan… Kamis, 28 Desember 2017 16:46

Bocah Dominasi Pelanggaran Lantas

TANJUNG REDEB. Bocah berkendara menjadi salah satu yang memicu meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas… Rabu, 27 Desember 2017 20:09

Polisi Periksa Barang Bawaan Jemaat

TENGGARONG. Sejumlah petugas gabungan dari Polsek, Koramil serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol… Jalur Kelay hingga Labanan Jadi Atensi Jalan Rusak Jadi Kendala Wisatawan Mengeluh Puluhan Warga "Serbu" Bupati Tak Pengaruhi Krisis Mau Bertindak, Terbentur Aturan Kukar Bersih-bersih Narkoba

• Lerby Digoda PSM
• Akibat Keseringan Nonton Film Dewasa
• Mau Bertindak, Terbentur Aturan
• Kukar Bersih-bersih Narkoba
• Bantu Kakak Jualan, Divonis 5 Tahun
• Terjangkit dari Kontak Fisik di Balikpapan
• Puluhan Warga "Serbu" Bupati
• Tak Pengaruhi Krisis < /li>
• Median Jalan Bahayakan Pengendara
• Polsek Ilir Waspadai Aksi Teror

Sitemap

• HOME
• HOT NEWS
• NEWS UPDATE
• KOLOM
• RAGAM INFO
• INSPIRASI
• FEATURE
• OLAHRAGA
• EKONOMI

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN UTARA

KALIMANTAN BARAT

• TENTANG KAMI
• KEBIJAKAN PRIVASI
• DISCLAIMER
• PEDOMAN MEDIA SIBER

Find Us

• 
• 
• 
• 
• 

Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Warta 24 Kutai Timur