Solar Subsidi Diduga untuk Industri - Warta 24 Kalimantan Timur
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}
www.uhamka.ac.id/reg

Kaltim TERKINI:

latest

Solar Subsidi Diduga untuk Industri

18.43 Edit this post

Solar Subsidi Diduga untuk Industri

PROKAL.co PROKAL NEWS PRO KALTIM KALTIM POSTBALIKPAPAN POSSAMARINDA POSBONTANG POSTBERAU POST PRO KALTARA RADAR TARAKANBULUNGAN POSTKALTARA POS PRO …

Solar Subsidi Diduga untuk Industri

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: KAMIS
14 DESEMBER UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Kamis, 14 Desember 2017 09:50 Solar Subsidi Diduga untuk Industri

Pemberian Kartu BBM Nelayan Bakal Dievaluasi

AKAN DITERTIBKAN: Pengambilan BBM jenis solar di APMS Talisayan untuk nelayan.

PROKAL.CO, TALISAYAN â€" Kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diperuntukkan para di Kecamatan Talisayan dan sekitarnya, disalahgunakan oleh segelintir oknum warga menjadi bisnis ilegal.

Dari sejumlah keterangan nelayan yang dimintai keterangan oleh Berau Post, membenarkan hal tersebut. Seorang nelayan yang enggan ditulis namanya mengatakan, para oknum itu menggunakan sistem pinjam dan bagi hasil dengan nelayan. Menggunakan kartu BBM, berarti para oknum dapat dengan mudah mendapatkan solar dari Agen Penjualan Minyak dan Solar (APMS) sesuai kuota kartu yang telah ditentukan. “Kalau tanpa kartu, oknum pengetap harus antre dan dibatasi,” katanya kepada Berau Post, Kamis (13/12).

Pria dengan postur tinggi kurus itu menjelaskan, sejumlah oknum memanfaatkan kartu BBM untuk mendapat jatah solar agar dijual kembali kepada perusahaan atau pekerjaan proyek pemerintah oleh sejumlah kontraktor. Padahal perusahaan atau kontrakt or tersebut harusnya menggunakan solar industri. “Saya mendengarnya begitu. Karena trayek angkutan seharusnya menggunakan solar industri bukannya subsidi. Itu setahu saya. Nah, karena lebih murah, pengusaha manfaatkan pengetap. Begitu pun sebaliknya,” ucapnya.

Nelayan lainnya yang juga enggan disebutkan namanya, juga mengatakan hal serupa. Praktik tersebut ujarnya, sudah terjadi sejak lama. Bahkan hal ini sudah pernah diadukan dan dibahas oleh unsur Musyawarah Pembina Kampung (Muspika), UPTD Dinas Perikanan wilayah IV dan Pemerintah Kampung Talisayan.

Namun, hingga kini tidak ada wujud nyata penegakan aturan yang dilakukan. Sehingga, bisnis ilegal tersebut tak berhenti. Ia menganggap, pembahasan yang dilakukan beberapa waktu lalu hanya sekadar seremoni.

”Katanya kalau ketahuan akan disita kartunya. Padahal sudah ditahu orangnya. Tapi, masih saja ada yang melakukan, Tindakan yang hanya dilontarkan ke mulut, aksi di lapangan tidak ada. Padahal tran saksinya di luar APMS. Puluhan jeriken dianggkut ke mobil pick up. “Tapi tindakan pemerintah, aparat maupun pihak terkait tidak ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) wilayah IV Sri Yani saat dikonfirmasi sudah mendengar dan tidak mengelak hal tersebut. “Tidak dimungkiri itu pasti ada,” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Wanita yang karib disapa Sri itu, menyayangkan terjadi hal ini. Padahal, kartu itu diberikan pemerintah untuk mempermudah nelayan melakukan aktivitas, dan membantu mendapatkan jatah solar bersubsidi.

Seharusnya, kata dia, jika nelayan tidak dipergunakan lagi, kartu tersebut harus dikembalikan. Jangan dipinjamkan ke oknum warga untuk menggunakannya sebagai bisnis ilegal. Oleh karena itu, ia akan mengambil sikap dengan melakukan pendataan ulang untuk pemberian kartu BBM. Mekanisme pengambilan BBM, akunya juga akan diubah.

“Desember ini masa berlaku kartu habis dan h arus diperpanjang lagi. Ini akan saya evaluasi dengan melakukan pendataan lebih akurat. Mana nelayan aktif dan yang tidak. Pengambilan nantinya tidak boleh diwakilkan. Harus nelayan itu sendiri. Ini juga akan saya koordinasikan dengan pengelola AMPS Talisayan, Farida Hasan,” pungkasnya. (jun/rio)

Karena Mekanisme yang Buruk

PENYALAHGUNAAN kartu BBM nelayan oleh sejumlah oknum, telah sampai ke telinga Camat Talisayan, David Pamuji. Ia menyayangkan, kartu yang diberikan Pemkab Berau dalam mempermudah aktivitas nelayan, digunakan sebagai peluang bisnis dengan diperjualbelikan ke pengusaha trayek angkutan.

Persoalan ini, Diyakini Pamuji-sapaan akrabnya- karena kurang kuota BBM yang digelontorkan nelayan di wilayah administarinya. Jika tepat sasaran, kouta solar untuk nelayan sebenarnya sudah mencukupi untuk kebutuhan aktivitas melaut.

“Sebenarnya kuota sekarang cukup. Karena kita tidak tahu nelayan akti f dan yang tidak. Mana memanfaatkan dengan benar dan tidak. Alhasil, kekurangan BBM terjadi,” katanya kepada Berau Post, Kamis (13/12).

Menurutnya, kartu BBM nelayan akibat tidak tepat sasaran. Dirinya kiga mendapatkan informasi bahwa pengambilan BBM dapat diwakilkan. Buruknya mekanisme itu, menjadi faktor utamannya. Sehingga, para pelaku dapat leluasa mengunakan kartu tersebut.

Hal ini ucap Pamuji, harus segera disikapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkair, dalam hal ini Dinas Perikanan Berau. “Karena, tupoksi kecamatan tidak sampai ke sana. Tetapi Dinas Perikanan yang memiliki kewenangan. Kalau memfasilitasi pertemuan dengan nelayan, bisa saja kami lakukan,” jelasnya.

Bahkan, pihaknya mendapatkan surat permohonan dukungan penambahan kuota BBM dari pengelola APMS Talisayan. Namun, surat tersebut belum ia rekomendasikan, sebelum permasalahan ini dapat dituntaskan.

“Apakah dengan penambahan kuota ini menjadi jalan pemecahan kekurangan BBM nelayan saat ini. Atau malah akan memperkaya oknum yang menyalahgunakan kartu tersebut. Ini harus diselesaikan dulu,” tegasnya.

Persoalan ini tidak akan dirinya tinggalkan begitu saja. Ia berencana melakukan pertemuan untuk melakukan koordinasi dengan UPTD Dinas Perikanan wilayah IV, pengelola APMS beserta pemerintah kampung. Namun, perwakilan kelompok nelayan juga dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini. “Karena, ketua nelayan yang mengetahui seluk beluk di lapangan. Jadi perlu dilibatkan. Jika ada hasil, tinggal instansi terkait menindaklanjutinya,” pungkasnya. (jun/rio)

BERITA TERKAIT
  • Jangan Parkir Motor Sembarangan
  • Batasi Anak Gunakan Gadget
  • Rehab Posyandu untuk Kenyamanan Warga
  • Tugas Ferdi Digantikan Sekretaris Kampung
  • Kembalikan Fungsi Ruang Tunggu Penumpang
  • Kepolisian Awasi Penggunaan Anggaran
  • Kesehatan Jemaah Haji Jadi Perhatian
  • 11 Kawasan Blank Spot Dibangun BTS
  • Antisipasi Aksi Kejahatan
  • Buat Po la Pendidikan Berbeda

BACA JUGA

Rabu, 13 Desember 2017 00:13

Akui Punya Dampak Positif, Disbudpar Minta Pengembangan Kampung Nelayan Segera Dilaksanakan

TALISAYAN â€" Rencana Pemerintah Kecamatan Talisayan mengubah kawasan permukiman nelayan yang kumuh… Selasa, 12 Desember 2017 00:17

Revalitasi Kawasan Kumuh Jadi Objek Wisata

TALISAYAN â€" Selain pengembangan wisata Pantai Talisay yang terletak di Kampung Talisayan, Camat… Selasa, 12 Desember 2017 00:16

Sisa 14 Orang, Jumlah Murid SD 008 Kelay Makin Berkurang

KELAY â€" Jumlah murid SD 008 Kelay semakin berkurang, begitu juga dengan jumlah tenaga pendidik… Selasa, 12 Desember 2017 00:16

Cemas Warga Lebih Nekat

BIATAN - Ancaman warga Kampung Biatan Ilir kembali menggelar demonstrasi sekaligus menutup aktivitas… Selasa, 12 Desember 2017 00:13

Penataan Dapil dan Simulasi Perhitungan Kursi Dibahas

TANJUNG REDEB â€" Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau, menggelar rapat guna penataan daerah… Senin, 11 Desember 2017 10:42

Warga Bakal Mengadu ke Bupati

BIATAN â€" Konflik sengketa lahan antara warga Kampung Biatan Ilir dengan perusahaan perkebunan… Senin, 11 Desember 2017 10:41

Penataan Pantai Harus Tersusun

TALISAYAN â€" Camat Talisayan David Pamuji meminta agar bangkai kapal dan pepohonan yang berserakan… Sabtu, 09 Desember 2017 12:41

Perkuat Kompetensi Guru Bahasa Indonesia

TANJUNG REDEB â€" Sebanyak 50 tenaga pendidik tingkat SD dari 13 Kecamatan, berkumpul di Hotel Grand… Sabtu, 09 Desember 2017 12:40

Sulap Lirik Lagu “Akad” Menggunakan Bahasa Barau

Memanfaatkan seni musik untuk memperkenalkan dan melestarikan Bahasa Barau, menjadi jalan yang dirintis… Sabtu, 09 Desember 2017 12:37

Sindikat Bisnis Obat Ilegal Diciduk

TANJUNG REDEB â€" Walau sudah kerap diamankan aparat kepolisian, namun para pebisnis obat ilegal… 70 Persen Pengidap HIV/AIDS Wanita Sindikat Bisnis Obat Ilegal Diciduk Tugas Ferdi Digantikan Sekretaris Kampung Sulap Lirik Lagu “Akad” Menggunakan Bahasa Barau Siap Hibahkan Lahan Pembang unan BTS Kolong Jembatan Jadi Tempat Sampah Rehab Posyandu untuk Kenyamanan Warga 11 Kawasan Blank Spot Dibangun BTS Cemas Warga Lebih Nekat Revalitasi Kawasan Kumuh Jadi Objek Wisata
  • Jalan dan Listrik Masih Dikeluhkan
  • Berau Gelar Event Offroad Internasional Pertama
  • Solar Subsidi Diduga untuk Industri
  • Tambah Kuota Atlet Usia Dini
  • Melayani dengan Sepenuh Hati
  • Sosialisasi Pilgub Kaltim 2018
  • Pengendalian Penduduk Hasilkan Masyarakat Berkualitas
  • Hijaukan Kawasan TPA Bujangga
  • Dekranasda Pekalongan Kunjungi Berau
  • Pengusaha Menolak Kebijakan Pemkab
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Warta 24 Berau

Related Posts

Tidak ada komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)