Soal Sidrap, Pemprov Fasilitasi Bontang-Kutim Ketemu Tjahjo Kumolo - Warta 24 Kalimantan Timur
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Soal Sidrap, Pemprov Fasilitasi Bontang-Kutim Ketemu Tjahjo Kumolo

Soal Sidrap, Pemprov Fasilitasi Bontang-Kutim Ketemu Tjahjo Kumolo

Soal Sidrap, Pemprov Fasilitasi Bontang-Kutim Ketemu Tjahjo KumoloKamis, 28 Desember 2017 Jam: 14:16:40 WIB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Ku…

Soal Sidrap, Pemprov Fasilitasi Bontang-Kutim Ketemu Tjahjo Kumolo

Soal Sidrap, Pemprov Fasilitasi Bontang-Kutim Ketemu Tjahjo Kumolo

Kamis, 28 Desember 2017 Jam: 14:16:40 WIBSoal Sidrap, Pemprov Fasilitasi Bontang-Kutim Ketemu Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (int)

KLIKBONTANG.COM - Langkah hukum yang ingin ditempuh Pemkot Bontang atas tapal batas Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur mendapat atensi dari Pemprov Kalimantan Timur.

Pemprov Kaltim berencana memfasilitasi Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim untuk bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ada rencana soal mediasi, jadi kami difasilitasi oleh Pemprov Kaltim bertemu dengan Dirjen di Kemendagri soal Sidrap,” kata Ketua Komisi I D PRD Bontang, Agus Haris saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (27/12).

Agus Haris mengatakan, rencana mediasi ini disampaikan Assiten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemprov Kaltim, Meiliana. Menurut dia, upaya perjuangan warga di Kampung Sidrap tak perlu melalui jalur hukum atau Judicial Review.

Pihak Pemprov berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan Kemendagri. Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan sesuai dengan keinginan warga di Kampung Sidrap.

Lebih lanjut, Agus menambahkan, bersamaan dengan upaya medias antara daerah yang digagas oleh Pemprov Kaltim. Pihaknya bersama Pemkot Bontang tengah menyiapkan materi hukum untuk pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Agus, upaya mediasi bukan kali pertama dilakukan. Jauh sebelum dirinya duduk sebagai Anggota DPRD Bontang upaya ini telah dilakukan, namun hasilnya nihil. Menurut dia, langkah paling tepat yakni mengajukan gugatan hukum atas penentuan tapal batas i ni.

“Hasil konsultasi dengan Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva pun begitu. Harus tempuh jalur hukum,” ujarnya.

Langkah hukum yang ditempuh, lanjut dia, pun telah mendapat dukungan anggaran dari Pemkot Bontang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk membiayai proses hukum ini. Kendati demikian, saat ini tim perumus masih mengumpulkan materi yang diperlukan.

Dia menambahkan, beberapa warga mengaku akan melakukan upaya jajak pendapat atau referendum untuk memutuskan sikap politik mereka. Menurut warga, mereka telah jenuh dengan proses ini yang berlangsung sejak 15 tahun lalu.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku, langkah referendum tersebut masih sebatas wacana. Pun demikian, ketika upaya ini diperlukan warga siap untuk menggelar ini.

“Warga ingin referendum, mereka ingin menyatakan sikap,” ujarnya.(*)

Reporter : Ichwal Setiawan Editor : Suriadi Said

Baca Juga

  • Gaji Pegawai Honorer Bontang di Mes Jakarta Rp 2,5 Juta, Komisi I Minta Kaji Ulang Perwali
  • Rustam Panggil Samator Senin Depan, Kecewa Pernyataan DLH
  • Satpam Badak LNG Sering Tahan KTP, F-Nasdem: Buat Portal Tahan KTP Warga Badak
  • DPRD Minta Kaji Ulang Tarif Air, Bilher dan Setioko Panggil PDAM
  • Pemkot dan DPRD Kompak Tetap Naikan Tarif Air PDAM Menjadi 50 Persen

Sumber: Google News | Warta 24 Bontang

Tidak ada komentar