Menkeu Sri Ngotot Austerity Policy, Rakyat Dan Jokowi Jadi Korban

Menkeu Sri Ngotot Austerity Policy, Rakyat Dan Jokowi Jadi Korban

BabelBantenBengkuluJabarJakartaJatengJatimKalbarKaltengLampungPapuaSumbarSumselSumutRMTV News Tickers Umrah, "Ridwan Kamil" Temui Ri…

Menkeu Sri Ngotot Austerity Policy, Rakyat Dan Jokowi Jadi Korban

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Lampung
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Umrah, "Ridwan Kamil" Temui Rizieq Shihab di Mekkah, 01 JANUARI 2018 , 04:54:00
Hadapi Tahun Politik 2018, Sudirman Said Wisata Religi, 01 JANUARI 2018 , 04:45:00
Menteri Main Band, Glenn: Mereka Bermusik, It Looks So Much Fun, 01 JANUARI 2018 , 04:26:00
Mobil Toilet Sulit Ditemui di Monas, Pengunjung Protes, 01 JANUARI 2018 , 03:50:00
Konyol! Gara-Gara Game Online, Pria Ini Tewas Ditembak Polisi AS, 01 JANUARI 2018 , 03:41:00

Menkeu Sri Ngotot Austerity Policy, Rakyat Dan Jokowi Ja di Korban

MINGGU, 31 DESEMBER 2017 , 12:40:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

RMOL. Meskipun kerap dikritik berbagai kalangan, ternyata pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap ngotot melakukan kebijakan pengetatan anggaran alias austerity policy, seperti yang digariskan Bank Dunia. Kali ini korbannya adalah komponen dana bagi hasil untuk daerah (DBH). Berita Terkait Gerindra: Jokowi Kelola Uang Negara Pakai Gaya Pedagang Mebel Anak Buah Prabowo: Defisit Kok Stabil, Sri Mulyani Belajar Dimana? Catatan Dan Rekomendasi Untuk Lembaga Beasiswa LPDP

Beberapa hari lalu (Jumat, 29/12), diberitakan bahwa pemerintahan dan DPRD Kabupaten Kutai Timur berencana untuk mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta untuk mempertanyakan Permenkeu tanggal 13 Desember 2017 tentang pemotongan anggaran DBH untuk Kutai Timur, dari yang seharusnya Rp 148 miliar menjadi hanya Rp 8,9 miliar.
Disebutkan, warga Kutai Timur merasa sangat dirugikan karena anggaran yang dipotong Menkeu tersebut seharusnya dapat dipergunakan untuk membayar tunggakan kepada kontraktor, gaji ketua-ketua RT, dan penyelenggaraan PAUD.
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra menyayangkan kebijakan Menkeu Sri Mulyani tersebut.
"Tahun depan sudah masuk tahun politik, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani masih saja mengeluarkan kebijakan yang merugikan popularitas Presiden Jokowi. Kasus daerah Kutai Timur hanya salah satu yang terungkap, pasti masih banyak daerah lain yang tertimpa masalah yang sama tapi belum berbicara saja," terangnya.
Gede mengkhawatirkan terjadi perlambatan perekonomian daerah dan ketimpangan pendapatan masyarakat akibat dari kebijakan pemotongan anggaran (austerity policy) Sri Mulyani.
"Para pengusaha lokal rekanan pemda akan megap-megap, yang juga akan berimbas kepada memburuknya kesejahteraa n para pekerja mereka. Tidak heran, inilah penyebab upah riil pekerja konstruksi terus menurun selama ini," ujarnya.
Daya beli sebagian masyarakat, yang selama ini sebagai penerima gaji sebagai RT, menurut Gede juga akan terganggu. Dan yang terburuk, lanjut Gede, anak-anak mereka akan memburuk aksesnya pada pendidikan karena anggaran PAUD terganggu.
"Ini adalah suatu hal yang paradoks. Di satu sisi presiden ingin kebijakan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki ketimpangan, serta membangun SDM. Namun di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani malah berkebijakan yang dampaknya bertentangan," tutup Gede.[wid]

Berita Lainnya Selengkapnya Umrah,